Pendidikan

JUDUL                                  : POTRET BURAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

JENIS                                    : BERITA

SUMBER                              : NET.TV

TEMPAT KEJADIAN         : MALAKA, JEMBER, DAN TASIK MALAYA

SINOPSIS BERITA 

              Dalam salah satu siaran televisi (Net.TV) melaporkan berita tentang buruknya layanan pendidikan di Indonesia. Seperti dalam laporan tersebut bahwa terdapat satu sekolah yang berada di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang kurang dalam hal sarana dan prasarana. Tepatnya di SDN Kelis Bandao, Desa Wametan, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur memiliki sarana dan prasarana yang kurang dalam mendidik siswanya. Dapat dilihat di dalam video bagaimana bangunan kelas mereka yang tidak layak digunakan dan sudah hampir roboh. Bangunan sekolah mereka berdindingkan kayu lapuk yang bolong-bolong dan beratapkan alang-alang. Dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai tersebut, para siswa disana terpaksa melakukan kegiatan  belajar mengajar dengan sarana seadanya. Namun, dengan semangat dan niat yang keras dari para siswa kekurangan tersebut tak berarti bagi mereka demi meraih cita-citanya. 

                  Sementara itu masyarakat di Kampung Mojang, Kelurahan Bintoro, Patrang, Jember, Jawa Timur mayoritas penduduknya masih buta aksara. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak mendapatkan pendidikan formal. Sehari-harinya masyarakat di kampung ini bekerja serabutan, memelihara ternak dan memiliki penghasilan rendah. Sama halnya dengan Kampung Gluduk di Kelurahan yang sama juga mengalami hal yang sama yaitu tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Dengan akses menuju kampung yang sangat sulit dan tingkat perekonomiannya yang rendah menyebabkan masyarakat di kampung ini tidak dapat mengenyam pendidikan formal. Meski tidak dapat mengenyam pendidikan formal, masyarakat di kampung ini terutama bagi anak-anak diberikan pendidikan non-formal oleh pemuka agama. Padahal menurut Anggota Komisi D DPRD Jember alokasi dana yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember berkisar 1.24 Triliun Rupiah dan pihaknya akan segera mengurus dan menindak lanjuti masalah ini. 

                  Berbeda halnya dengan potret pendidikan di Tasik Malaya, Jawa Barat. Murid Sekolah Dasar di SDN Parentas, Kabupaten Buligir, Desa Parentas dengan sabar menanti seorang guru yang datang. Hal ini dikarenakan akses menuju desa terpencil sangat kurang, tidak adanya putra daerah yang berpendidikan tinggi juga mengakibatkan kurangnya tenaga pengajar di desa ini, Bukan hanya itu jumlah siswa yang ada di desa ini sangat sedikit. Menurut Bupati Tasik Malaya, guru yang ditempatkan di daerah terpencil hanya bertahan beberapa tahun saja dan setelah itu mereka mengajukan untuk pindah, masalah ini akan segera diselesaikan oleh pemerintah setempat. 

                  Penyelenggaraan Pendidikan adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20 th 2003). Sebagai konsekuensi dari undang-undang ini adalah pemerintah berkewajiban menyiapkan segala prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Dalam kenyataannya pembangunan prasarana pendidikan masih  terkonsentrasi di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan sehingga mutu pendidikan yang di hasilkan juga sangat jauh berbeda. Karena  diatur dalam Undang-Undang, maka setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak, setara, juga berkualitas.

            Jika potret pendidikan yang dilaporkan tersebut dihubungkan dengan program Nawa Cita pemerintah Jokowi –Jk khususnya  butir ke 3 dan 5 yang menyebutkan bahwa; “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” dan “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”  tentu hal ini sangat bertolak belakang. Sangat disayangkan jika  sekolah sebagai tempat belajar  dan menuntut ilmu kondisinya sangat memperihatinkan seperti itu.  Sudah pasti individu yang terlibat dalam proses belajar – mengajar di sekolah tersebut kurang atau sama sekali tidak mendapatkan kenyamanan. Jika dalam proses pembelajaran sudah seperti ini, maka kualitas pendidikan seperti apa yang bisa diharapkan dan lebih jauh lagi kualitas hidup manusia Indonesia seperti apa yang bisa dihasilkan dari  penyelenggaraan pendidikan seperti ini.  Jika dibandingkan dengan keberadaan sekolah yang ada di perkotaan tentu hal ini sangat jauh, sehingga Jokowi  mencanangkan program pembangunan dari wilayah terpencil terutama desa-desa yang tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur antara daerah kota dan pedesaan. Mudah-mudahan laporan ini segera mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah agar segera memberikan penanganan terhadap fasilitas sekolah di daerah terpencil.

            Adanya kesenjangan terutama fasilitas pendidikan untuk daerah-daerah terpencil sudah disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Upaya-upaya perbaikan mulai dari pengalokasian dana pendidikan 20 %  hingga berbagai kemudahan di bidang pendidikan seperti dibuatnya Kartu Indonesia Pintar, serta wajib belajar 9 Tahun telah di programkan pemerintah sebagai bukti dari kesungguhan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi warganya. Mengingat wilayah Geografis Indonesia sifatnya sangat spesifik, maka sudah pasti ada daerah-daerah yang belum maksimal tersentuh program tersebut. Dalam menyikapi ketidak merataan prasarana pendidikan terutama bagi daerah terpencil semua pihak mesti mengedepankan sikap yang bijaksana dan saling menyadari bahwa dalam membangun pendidikan yang berkualitas membutuhkan waktu yang panjang dan juga kerjasama yang berkesinambungan.